Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat desa yang dilaksanakan pada 10 September 2025 tidak hanya berfungsi sebagai forum perencanaan tahunan, tetapi juga sebagai instrumen deliberatif yang merepresentasikan mekanisme demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Kegiatan ini menghadirkan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan kelompok representatif lainnya untuk mengidentifikasi isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Melalui proses diskusi yang terstruktur, berbagai aspirasi warga dipetakan dan dianalisis berdasarkan urgensi, dampak jangka panjang, serta kesesuaian dengan arah pembangunan desa.
Dalam forum tersebut, pemerintah desa memfasilitasi proses penyelarasan antara kebutuhan masyarakat dan dokumen perencanaan desa, sehingga setiap usulan yang muncul tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga relevan dengan indikator pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa prioritas pembangunan yang ditetapkan memiliki dasar argumentatif yang kuat dan dapat diukur secara objektif melalui indikator capaian pembangunan desa. Selain itu, Musrembang ini menjadi ruang evaluasi bagi program-program sebelumnya, sehingga setiap keputusan yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
Hasil Musrembang desa tersebut kemudian akan dikonsolidasikan menjadi dokumen resmi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026. Diharapkan, melalui proses perencanaan yang sistematis dan berorientasi pada kepentingan publik ini, desa mampu mewujudkan pembangunan yang adaptif, inklusif, serta berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.